Perkembangan Teknologi Antara Batu dan Tulang

Ahli IT Indonesia - Empat Tuntutan Pendukung 02 Terkait DPT Pemilu 2019

Google Image - Perkembangan Teknologi Antara Batu dan Tulang

Perkembangan Teknologi Antara Batu dan Tulang - JAKARTA - Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Berintegritas  bareng dengan sejumlah penyokong calon preside(capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Salahuddin Uno mengucapkan sejumlah temuan 17,5 juta susunan pemilih tetap (DPT) bermasalah. Koordinator 

Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Berintegritas Marwan Batubara mengungkapkan, menurut hasil pemantauan pengecekan dan riset telah ditemukan adanya potensi kecurangan yang paling besar.

Marwan menuturkan, data yang tidak wajar itu berasal dari data yang invalid, data ganda, dan data yang tidak melewati proses coklit. Di samping itu sangkaan adanya pengulangan data Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK pun ditemukan.

"Ditemukan pula data KK yang manipulatif. Satu KK terdapat yang mengandung ratusan sampai ribuan orang di Banyuwangi, Mengelang, dan lain-lain. Hal ini adalahmanipulasi serius yang melanggar Pasal 488 UU Pemilu Nomor 7/2017," kata Marwan.

Baca Juga :

- Teknologi Informasi | Teknologi Informasi di Era Globalisasi

- Teknologi Informasi | Teknologi Informasi Fisika

Ia menambahkan, temuan DPT invalid itu terjadi di sejumlah wilayah dengan fokus jumlah permasalahan terbesar di distrik Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Yogyakarta. Oleh karena tersebut dalam peluang tersebut ia bareng pendukung 02 lainnya mengungkapkan empat poin tuntutan.

Empat poin tuntutan itu antara lain:

1. Memutuskan supaya seluruh 17,5 juta DPT yang bermasalah segera dihapus dari DPT Pemilu 2019, dan dilaksanakan verifikasi ulang pada DPT bermasalah itu untuk dimasukkan dalam DPK (daftar pemilih khusus).

2. Memastikan TPS-TPS ekstra untuk disiapkan di Lapas, lokasi tinggal sakit dan panti sosial untuk warga negara Indonesia. Pada ketika yang sama meyakinkan bahwa data pemilih untuk yang pindah di TPS ekstra tersebut dicoret di alamat asalnya.

3. Bagi kepentingan penyelenggaraan pemilu yang konstitusional dan bisa mengakomodasi sekian banyak  perubahan pada butir 1 dan 2 di atas, terlebih dahulu butuh disiapkan payung hukum yang diputuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Meminta Komisi II DPR RI memanggil KPU untuk memastikan seesainya DPT final sebelum pemilu 2018, termasuk mengadakan RDPU yang melibatkan semua nara sumber dan pakar yang berkata pada seminar.Dewan Pembina BPN Prabowo-Sandi Amien Rais ikut mengkritisi KPU berhubungan temuan data invalid tersbut. Bahkan Amien pun menilai terdapat 'genderuwo' yang bersarang dalam sistem di KPU. Amien menilai tersebut sebagai potensi kecurangan dalam penghitungan suara.

"Saya bukan berpengalaman IT, saya bukan berpengalaman database, namun memang tidak jarang saya katakan bahwa memang terdapat genderuwonya itu," ucap Amien.

Ia pun menilai adanya potensi kecurangan itu berpotensi membuat pilpres kali ini chaos (rusuh). Oleh karena tersebut ia menyangkal bahwa tahapan people power bukanlah guna mendelegitimasi KPU.

Baca Juga :

- Teknologi Informasi | Pengantar Teknologi Informasi Edisi Revisi

"Dan kita biasanya dituduh mengerjakan upaya delegitimasi KPU. Sesungguhnya kita malah akan mengupayakan supaya pemilunya tersebut legitimate, hasilnya legitimate, presiden dan wakil presiden legitimate," sebut Amien.Menanggapi urusan itu, Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf, Arsul Sani menuturkan, bahwa langkah-langkah yang dilaksanakan 

BPN laksana tidak menunjukkan kecurigaan diri untu memenangkan pemilu mendatang. Padahal menurutnya, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dari jauh hari.

"Ini kan kemarin terungkap, tetapi lantas tenggelam, pasti yang anda tunggu ialah teman-teman BPN tersebut menyampaikan temuannya. Kan mereka berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu, tersebut apa hasilnya?," kata Sekjen PPP itu.

Share: